Dia mengatakan pembentukan Bapedal tingkat nasional merupakan langkah strategis mengingat kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam menangani kasus tindak perusakan lingkungan masih serba terbatas.

Tjatur menilai pemerintah masih belum serius melakukan penanganan pada persoalan lingkuangan karena hingga sekarang berbagai lembaga pemerintah yang menangani masalah lingkungan hidup belum bekerja secara optimal.

"Buktinya hingga sekarang masalah lingkungan belum masuk prioritas dalam pengukuran kinerja BUMN. Artinya persoalan lingkungan hidup masih belum masuk dalam sembilan prioritas yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi wajar bila penanganan persoalan ini menjadi begitu susah, dan untuk itu perlu dorongan politik agar persoalan itu ditangani dengan baik," paparnya di sela-sela Konferensi Nasional Produksi Bersih (KNPB), kemarin.

Kewenangan KLH

Dia mengungkapkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) memiliki keterbatasan kewenangan dalam penanganan dan pencegahan terhadap tindak perusakan lingkungan sehingga perlu dibentuk institusi yang lebih memiliki kewenangan secara langsung dan luas.

Pembentukan Bapedal tingkat nasional, menurut dia, harus segera dilakukan setidaknya pada tahun depan sehingga penanganan tindak perusakan lingkungan dapat lebih optimal.

Bapedal yang akan dibentuk tersebut diharapkan diberikan kewenangan yang lebih besar dari KLH, khususnya dalam hal penegakan hukum.

Tjatur menambahkan alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup yang masih minim juga mengindikasikan bahwa pemerintah belum serius menangani masalah perusakan lingkungan hidup.

"Saat ini anggaran KLH hanya sekitar 60% dari anggaran Diklat Departemen Perhubungan dan 70% dari anggaran Litbang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kalau lingkungan hidup menjadi prioritas pemerintah maka pelaksanaannya akan lebih fokus dan anggarannya juga dinaikkan," ujarnya. (k21)

Oleh S. Ardiansyah, Bisnis Indonesia

Related News

1. Biodegradable Bag di Indonesia