Ini juga penting. Masyarakat harus disadarkan bahwa kita semua adalah produsen sampah. Tidak ada orang di dunia yang tidak buang sampah. Rata-rata setengah kilogram per orang per hari. Kita bisa hitung. Makanya DKI bisa 6.000 ton per hari. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal perencanaan. Untuk merencanakan, sosialisasi, penyuluhan, pendidikan, tentang persampahan itu harus didisain, direncanakan oleh ahlinya. Ahli komunikasi, ahli sosiologi, pendidikan, psikologi, ulama dan sebagainya. Mereka harus dilibatkan semua, bukan hanya disain mesinnya. Kalau kita belajar dari kejadian TPST Bojong dan pembangunan TPA lain diprotes, ini karena disain untuk pastisipasi masyarakat masih belum profesional karena tidak didisain oleh ahlinya. Yang ada hanya disain teknologi, ada investasi. Harusnya kalau untuk membangun TPA itu 100 juta, berapa persen untuk membangun manusianya. Seharusnya untuk manusianya ini 10-30 persen. Ini jauh lebih sulit dan jauh lebih lama dibandingkan dengan membangun mesin. Beda kota juga beda perlakuan dan waktu. Variabel disainnya lebih banyak dan kompleks. Kalau bicara mesin kita bicara kuantitatif dan itu lebih mudah. Makanya saya wanti-wanti sekali setiap perencanaan jangan lupa itu (faktor manusia). Minimal 10 perse. Kalau ini tidak didisain dari awal dengan benar, dibelakangnya biaya sosial bisa lebih dari 30 persen.

Disain sosial ini harus pula mengkombinasikan antara bottom up dan social engineering yang didisain dari atas. Partisipasi masyarakat itu bisa direkayasa oleh sistem yang baik. Misalnya kita lihat Singapura yang memiliki sistem hukum yang kuat, kita tidak akan berani buang sampah sembarangan. Kita akan nurut. Kita direkayasa oleh sistem sampah Singapura. Di Indonesia saya juga melihat ada beberapa tempat seperti itu. Misalnya di tempat rekreasi Ancol, sistem kebersihannya sudah cukup ketat. Tempat sampah bersih, pengawas sampah juga ada. Jumlah dan jarak tempat sampah juga hampir memenuhi standar. Kita tidak berani sembarangan buang sampah. Makanya kita juga disiplin. Sistem mempengaruhi kita. Pertanyaannya mahal ngaak kita ke sana? Mahal. Tapi kan tetap laku. Sebetulnya orang mau bayar. Sebenarnya Indonesia juga bisa.

Kita juga ingin masyarakat memilah sampah kering dan basah. Itu bisa berjalan bila sistemnya sudah disediakan. Misalnya gerobak, dan truknya sudah terpilah. Sistem pengumpulannya juga sudah terpilah. Tanpa itu nggak bisa. Jadi partisipasi masyarakat bisa direkayasa oleh sistem.


Aspek teknologi ?

Kita harus sepakat bahwa semua teknologi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga harus kombinasi, harus integrasi. Tidak ada satu teknologi pun yang bisa menyelesaikan masalah sampah dengan tuntas. Teknologi harus didisain sesuai dengan kebutuhan setempat. Antara kota metropolitan dan kota kecil berbeda. Kita harus hati-hati dengan teknologi yang datang dari ‘investor’. Kadang-kadang mereka sebagai pedagang hanya menganggap produk mereka paling bagus. Untuk itu, kita harus mendisain master plan sendiri karena kita yang punya rumah. Ibarat membangun rumah, kita harus menggambar dulu rumah kita, mungkin dengan bantuan arsitek. Setelah itu baru ketahuan berapa luas rumah kita dan apa saja kebutuhannya serta berapa harganya. Baru setelah itu kita cari investor. Jangan terbalik, justru konsep datang dari investor atau pedagang. Jadi semua kota di Indonesia harus punya master plan pengelolaan sampah semdiri. Jangan ragu-ragu mengeluarkan dana untuk membuat master plan ini. Kalau kita runut secara kepala dingin, semua itu bisa kita lakukan.

Yang penting lagi dalam perencanaan teknologi, kita harus tahu kapan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan kapan emergency. Kalau emergency, ibaraty orang sakit, sudah harus masuk ICU. Kita harus beli teknologi semahal apapun. Kita tidak bicara mahal murah, tapi bagaimana masalah itu selesai dulu. Setelah itu kita baru merencanakan yang reguler. Misalnya bagaimana mengurangi sampah di TPS, atau lebih bagus mengurangi sampah di rumah, dan lebih bagus lagi mengurangi sampah di produsen. Ini perlu waktu. Jangan ada lagi yang mengatakan yang penting mengurangi sampah di rumah, olah dulu yang di TPA. Semua penting. Tapi kalau berbicara emergency, kita harus beli teknologi semahal apapun. Untuk DKI misalnya, kita harus beli teknologi dengan kapasitas besar yang harganya bisa trilyun. Mungkin setelah 5 tahun kita tak beli lagi obat ini, cukup dengan obat reguler. Jangka menengah, kita bisa mengurangi sampah di TPS, itu bisa mengurangi sampah 50 persen. Jangka panjangnya kita mengurangi sampah di rumah. Jangka panjang sekali mengurangi sampah di produsen. Nanti petani pisang tak lagi kirim pisang ke Jakarta dengan kulitnya, tapi sudah jadi kripik misalnya. Ini menyangkut sistem.


Dengan kondisi persampahan yang runyam seperti sekarang, adalah prioritas misalnya di tingkat nasional, atau di daerah mana dulu ?

Kita harus sepakat dulu bahwa kondisi kita sudah emergency sampah. Makanya sikap yang kita ambil haruslah menunjukkan kondisi tersebut. Kita harus membuat yang agak mahal. Lima aspek dibikin bersama-sama. Kalau perlu bikin badan khusus sekarang, badan emergency. Seperti ketika ada masalah bank, pemerintah bikin BPPN. Kalau perlu ada SK Presiden. Dari aspek hukum, kita bikin peraturan tingkat lokal karena tingkat nasional kan lama. Kita beli teknologi yang handal. Tapi secepatnya teknologi, butuh 3 tahun. Misalnya insinerator. Ok berapa trilyun? TPA harus betul-betul sanitary landfill, yang harga operasionalnya 100 ribu per ton. Akhirnya keluar darurat sampah sekian trilyun. Tapi transparan. Masyarakat juga bisa apa, mengurangi di rumah. Kalau nggak, bayar 100 ribu. Ini karena dalam keadaan darurat.


Mengapa pemerintah belum melihat ini sebagai masalah prioritas ?

Karena ilmu ini masih jarang.


Bagaimana membuat pemerintah peduli ?

Kita bersyukur DPR sebagai institusi politik telah peduli. Tinggal pemerintah mau cepat atau lambat. Bahkan DPR telah mengancam bila sampai 2005 RUU ini belum beres, mereka akan menjadikannya hak inisiatif. Ini berarti di tingkat nasional kita sudah bisa sounding bahwa ini penting. Sekarang kalau sudah kejadian seperti ini, gubernur dan walikota sudah mulai perhatian. Cuma masih berpikir mahal murah. Maunya murah. Padahal di manapun WC itu lebih mahal dari ruang tamu karena butuh teknologi. Orang masih sulit menerima, seolah airport harus lebih mahal dari TPA. Mengubah cara berpikir ini tidak gampang. Singapura saja butuh 30 tahun baru law enforcement, belum budaya. Jadi tidak semudah membalik tangan karena mengubah cara berpikir.


Mengapa TPA di Indonesia tidak memenuhi standar?

Pada saat mendisain TPA 10-20 tahun lalu, ini adalah proyek pemerintah di bawah departemen PU. Rencana semula sanitary landfill. Sayangnya ini tidak dikawal oleh pengetahuan tentang harga sanitary landfill itu sendiri. Mungkin saat mendisain tidak lengkap. Karena sanitary landfill harganya sekitar trilyun dengan biaya operasi 100 ribu per ton. Kalau tidak jangan bilang sanitary landfill. Ini syarat. Setelah sekian puluh tahun terjadi dan berdampak, orang terperangah.


Bagaimana dampak otonomi daerah dalam persampahan ?

Otonomi daerah ini sangat berpengaruh. Idealnya setiap kota punya TPA sendiri. Tapi pada suatu saat akan lebih murah kalau punya TPA bersama. Seperti yang sekarang kajiannya sedang dilakukan oleh pemerintah pusat bahwa untuk Jabotabek untuk waste management corporation, itu mungkin kita perlu satu perusahaan besar untuk mengelola TPA bersama. Pada kenyataannya ada kota yang sulit mencari lahan, sementara ada lahan miliki pemerintah daerah yang lain. Di sini harus ada kerja sama dan koordinasi. Juga ada semangat bersama, misalnya Jakarta buang sampah ke Bekasi, kan orang Bekasi yang bekerja di Jakarta pun membuang sampah di Jakarta.


Tadi Anda menyebut harus ada kepedulian produsen untuk mengurangi sampah. Bisa dijelaskan ?

Secara internasional beberapa perusahaan besar telah ikut dalam program extended producer responsibility, bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka keluarkan baik sampah di pabrik yang dikenal sebagai good house keeping dan juga sampah yang di luar pabrik. Sekarang memang belum ada peraturannya. Tapi beberapa perusahaan sudah mulai melaksanakan.


Apa yang bisa dilakukan masyarakat menghadapi kondisi emergency sampah ini ?

Masyarakat mau tidak mau harus megurangi sampah, hingga mengolah di rumah. Ada teknologi sederhana yang bisa disosialisasikan. Misalnya pengomposan. Masyarakat juga harus rela kalau suatu saat harus bayar terhadap teknologi yang diambil oleh pemerintah. Biar bagaimanapun akan lebih mahal dibanding mengolah sendiri.


Bagaimana pendidikan kepedulian terhadap masyarakat, kira-kira seperti apa ?

Pendidikan harus dengan segala macam arah dan ujicoba. Harus ada contoh. Saya punya contoh di Rawasari Jakarta Pusat bahwa TPS itu bisa bersih, tidak bau. Ini sama dengan orang dulu tidak pernah membayangkan ada WC di kamar. Begitu ada contoh, orang langsung percaya. Jadi pendidikan tidak hanya dengan pidato. Harus ada rekayasa. Bikin TPA yang benar satu, TPS yang benar satu, bikin truk yang benar satu. Jadi kalau suatu saat kita akan bangun TPA orang bisa menerima. Tentu ini butuh waktu karena perlu ada perubahan budaya.


Bagaimana mengubah pola pikir yang selalu melihat sesuatu yang fisik sebagai tujuan ?

Itu kesalahan bersama. Kita selalu melihat fisik dan instan. Sementara kebersihan, kesehatan, dan pendidikan itu kan sulit diraba dan kontinyu. Itu masalah antropologi sampai sosial budaya. Kita selalu melihat sesuatu sebagai materi. Contoh orang melihat orang dari rumahnya yang bagus, bukan imannya yang bagus. Kalau ada kepala daerah yang agak maju, bikinlah badan fungsional. Siapapun kepala daerahnya, badan ini akan menyinambungkan sistem. Kita kawinkan karena biasanya pejabat itu politik, ada masa jabatan, sementara badan ini kan tidak. Ini akan bisa dirasakan hasilnya.


Adakah negara yang mengalami masalah yang mirip dengan Indoensia yang berhasil mengatasi permasalah ini ?

Kalau dekat Filipina. Dua atau tiga tahun lalu juga menghadapi masalah sampah. Ratusan orang meninggal tertimbun. Tapi sekarang mereka punya undang-undang dan banyak gerakan-gerakan secara massal dalam persampahan. Malaysia, di mana pemerintah tidak lagi mendesentralisasi masalah persampahan ini. TPA di sana dibangun oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dibebani sebagian dari operasional dan itu lebih kecil. Laksana orang tua dan anak, suatu saat masalah harus diselesaikan oleh orang tua. Cina, sangat cepat antisipasinya terhadap masalah ini.
    
Dikutip dari majalah PERCIK
Edisi Juni 2006

Related News

1. 10 Titik Sampah di Jakarta Utara Dibersihkan
2. 2007, Timbunan Sampah Jakarta Maksimal 6.000 Ton/Hari
3. 45 Ton Sampah dalam Sehari di Pekan Raya Jakarta
4. 50 Juta Ton Per Thn, Sampah Elektronik Masuk PBB
5. Akhirnya kita punya undang-undang pengelolaan sampah