Kenaikan Suhu Signifikan Turunkan Produktivitas Pertanian di Indonesia
Produktivitas pertanian nasional berisiko turun sebesar 10 persen untuk setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius, menurut Prof Arif Satria, Rektor IPB University. Pernyataan ini disampaikan dalam Festival Pengendalian Lingkungan yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Menurut Prof Arif, pertanian tidak hanya berkontribusi pada perubahan iklim melalui penggunaan pupuk yang berlebihan dan konsumsi air yang tinggi, tetapi juga sangat terpengaruh oleh perubahan iklim itu sendiri.
Dalam upaya menghadapi tantangan yang disebabkan oleh perubahan iklim, Prof Arif menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat umum. “Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengatasi perubahan iklim secara mandiri,” ujarnya.
IPB University telah mengambil langkah-langkah progresif dalam mengembangkan teknologi pertanian yang beradaptasi dengan perubahan iklim. Salah satunya adalah pengembangan varietas IPB 9G, yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan dapat mengurangi penggunaan pupuk hingga 25 persen serta penggunaan air sebesar 10-15 persen.
Selain itu, IPB University juga telah memperkenalkan inovasi dalam sistem budidaya, termasuk penggunaan bio imunisasi dan bio pestisida yang mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya, memperkuat ketahanan tanaman terhadap iklim ekstrem, dan lebih ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro, memberikan apresiasi kepada para peserta dan narasumber yang telah berbagi pengetahuan mereka di festival tersebut. Sigit mengungkapkan, festival ini juga membahas berbagai target yang berkaitan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), serta target-target pengawasan dan pemulihan yang diharapkan bisa dicapai oleh pemerintah daerah.
Acara ini juga menjadi kesempatan bagi Dinas Lingkungan Hidup di daerah untuk memanfaatkan ilmu yang dibagikan sebagai dasar untuk negosiasi anggaran dengan DPRD dan memastikan dukungan dari kepemimpinan daerah, serta menyamakan visi dengan dinas lain dalam mengatasi masalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
sumber :
