Langgar Aturan Lingkungan: Hotel, Lapangan Golf, dan Perumahan Mewah di Sentul Kena Segel

Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan, terutama di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kamis (13/3/2025), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, melakukan penyegelan terhadap sejumlah hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penyegelan ini dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Di lokasi, Menko Bidang Pangan dan Menteri LH memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang melarang aktivitas apa pun di area tersebut.

Pelanggaran Berat Terhadap Aturan Lingkungan

Menurut Zulkifli Hasan, investigasi dari Kementerian Lingkungan Hidup menemukan sejumlah pelanggaran berat. Beberapa di antaranya adalah:

• Ketidaksesuaian izin lingkungan dengan kondisi di lapangan
• Sedimentasi Sungai Ciangsana akibat minimnya sistem pengelolaan air yang memadai
• Tidak adanya sumur resapan, yang memperburuk risiko banjir dan kekeringan
• Praktik cut and fill yang merusak ekosistem alami

Alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan menyebabkan dampak lingkungan serius. Hulu DAS Cikeas-Cileungsi, yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, justru beralih menjadi kawasan komersial yang mengancam keseimbangan ekologis.

Dampak Terhadap Ekosistem dan Ketahanan Pangan

Kawasan Sentul memiliki peran penting sebagai daerah penyangga lingkungan bagi wilayah Jabodetabek. Kerusakan lingkungan di hulu DAS tidak hanya meningkatkan risiko banjir dan longsor di Bogor dan Bekasi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan akan berdampak pada produksi pangan dan ketersediaan sumber daya air.

Zulkifli Hasan menekankan pentingnya menegakkan prinsip clear and clean government dalam aspek perizinan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan. “Jika perizinan dan pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan benar, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas. Karena ini daerah hulu, pusat resapan air, maka harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Penegakan Hukum dan Langkah Perbaikan

Penyegelan ini menjadi peringatan bagi pengembang dan pemilik usaha agar lebih mematuhi regulasi lingkungan. Pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap izin pembangunan di kawasan strategis seperti Sentul dan memastikan bahwa setiap proyek memiliki dampak lingkungan yang terukur.

Kasus ini menyoroti betapa pentingnya menjaga kelestarian ekosistem hulu sungai. Jika pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan, maka dampak negatifnya akan dirasakan dalam jangka panjang, baik dalam bentuk bencana alam maupun gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sumber: Kompas.com