Prof. Rokhmin Paparkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan di Indonesia Climate Change Forum
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan laut dan pesisir yang sangat potensial. Namun, di tengah besarnya potensi tersebut, sektor kelautan Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya alamnya. Tantangan-tantangan ini menjadi sorotan utama dalam Indonesia Climate Change Forum (ICCF) #2 2024 yang diselenggarakan oleh Emil Salim Institute di Jakarta pada 2 Oktober 2024. Salah satu narasumber yang memberikan kontribusi penting dalam acara tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University, yang juga merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029.
Dalam forum ini, Prof. Rokhmin menyampaikan makalah berjudul “Tata Kelola Laut Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas dan Lestari 2045”. Makalah ini menyoroti sejumlah masalah utama di sektor kelautan Indonesia, serta menawarkan berbagai strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai pengelolaan laut yang berkelanjutan.
Permasalahan Pesisir dan Laut Indonesia
Prof. Rokhmin membuka makalahnya dengan membeberkan beberapa fenomena yang menggambarkan permasalahan utama di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Ia menjelaskan bahwa laut Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari pencemaran hingga dampak perubahan iklim.
Beberapa isu utama yang diangkat oleh Prof. Rokhmin antara lain:
- Pencemaran Lingkungan: Laut dan pesisir Indonesia dipenuhi oleh berbagai jenis limbah, termasuk limbah padat (seperti plastik), limbah cair, dan limbah gas. Pencemaran ini sangat mengganggu ekosistem laut dan pesisir, serta mengancam kehidupan biota laut.
- Overfishing dan IUU Fishing: Penangkapan ikan yang berlebihan, termasuk Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, merupakan masalah besar yang menyebabkan overeksploitasi sumber daya laut, merusak keseimbangan ekosistem, dan mengurangi ketersediaan stok ikan.
- Kerusakan Ekosistem Pesisir: Ekosistem penting seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan pantai mengalami kerusakan yang signifikan akibat aktivitas manusia. Ini tidak hanya mengurangi biodiversitas, tetapi juga mengancam ketahanan lingkungan pesisir.
- Biodiversity Loss: Hilangnya keanekaragaman hayati di laut dan pesisir Indonesia menjadi masalah yang mendesak, terutama karena biodiversitas memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
- Dampak Perubahan Iklim Global: Perubahan iklim membawa berbagai dampak negatif bagi wilayah pesisir dan laut Indonesia, termasuk meningkatnya suhu laut, kenaikan permukaan air laut, banjir, ocean acidification, dan coral bleaching.
- Abrasi dan Land Subsidence: Penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan abrasi di daerah pesisir menyebabkan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang rendah dan landai berisiko tenggelam.
- Kemiskinan Masyarakat Pesisir: Banyak nelayan dan masyarakat pesisir lainnya hidup dalam kemiskinan, tanpa akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi produktif.
Tantangan Pembangunan Pesisir
Selain tantangan lingkungan, Prof. Rokhmin juga menyoroti masalah-masalah dalam kebijakan dan pembangunan pesisir di Indonesia. Salah satu faktor utama yang ia sampaikan adalah rendahnya kesadaran pemerintah dan publik mengenai nilai strategis sumber daya pesisir dan laut bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Ia mengkritik bahwa kebijakan pembangunan kelautan yang ada masih bersifat sektoral, tidak terpadu, dan tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya roadmap dan blueprint pembangunan kelautan berkelanjutan yang holistik dan benar-benar diterapkan secara konsisten. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa masyarakat kecil, terutama nelayan, tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, permodalan, dan pasar untuk mengembangkan bisnis kelautan yang produktif dan ramah lingkungan.
Prof. Rokhmin juga menyoroti perilaku perusahaan-perusahaan besar yang hanya fokus pada keuntungan tanpa mempedulikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Perilaku ini semakin memperburuk kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut.
Strategi Pengembangan Tata Kelola Pesisir dan Laut
Menanggapi berbagai masalah yang dihadapi, Prof. Rokhmin menawarkan serangkaian strategi untuk memperbaiki tata kelola pesisir dan laut Indonesia menuju 2045, yang ia sebut sebagai era Indonesia Emas dan Lestari. Beberapa poin utama dari strateginya antara lain:
- Pengelolaan Berbasis Daya Dukung Lingkungan: Pembangunan di wilayah pesisir dan laut harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Jika daya dukung sudah terlampaui, aktivitas pembangunan harus dibatasi atau dihentikan.
- Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Di wilayah pengelolaan perikanan yang sudah mengalami overfishing, jumlah kapal ikan dan nelayan harus dikurangi hingga tingkat penangkapan sesuai dengan Maximum Sustainable Yield (MSY). Sebaliknya, di wilayah yang masih underfishing, kegiatan penangkapan ikan dapat ditingkatkan hingga mencapai tingkat MSY.
- Penghentian Pembuangan Limbah Berbahaya: Pembuangan limbah berbahaya (B3) ke laut harus dihentikan total. Untuk limbah non-B3, jumlah limbah yang dibuang ke laut harus dibatasi agar tidak melebihi kapasitas asimilasi lingkungan laut.
- Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan: Indonesia harus mulai mengadopsi teknologi yang mendukung prinsip zero-waste dan menerapkan teknologi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan limbah.
- Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem Pesisir: Restorasi ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan pantai harus menjadi prioritas. Aktivitas seperti penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, dan clean-up pantai perlu dilakukan secara masif.
- Konservasi Keanekaragaman Hayati: Upaya konservasi biodiversitas harus dilakukan pada level ekosistem, spesies, dan genetik untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.
Perlunya Tata Kelola Kelembagaan yang Baik
Pada bagian akhir makalahnya, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik untuk mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Ia mengusulkan agar pemerintah, swasta, dan masyarakat mengimplementasikan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berbasis pada ilmu pengetahuan.
Ia juga menyarankan agar indikator kinerja pembangunan tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan distribusi kesejahteraan yang adil dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, kebijakan politik ekonomi yang kondusif, serta peningkatan kapasitas institusi, adalah kunci untuk menciptakan pembangunan pesisir dan laut yang berkelanjutan.
Makalah yang disampaikan oleh Prof. Rokhmin Dahuri dalam ICCF #2 2024 memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah serius yang dihadapi sektor kelautan Indonesia saat ini. Ia tidak hanya menyajikan masalah, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang dapat diterapkan untuk mencapai tata kelola laut yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan tata kelola yang tepat, laut Indonesia dapat menjadi sumber daya yang tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia, sebagai negara maritim, mampu memanfaatkan kekayaan lautnya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
