Walhi dan Ford Foundation Aktifkan Ekonomi Nusantara untuk Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bekerja sama dengan Ford Foundation, mengimplementasikan Ekonomi Nusantara di 28 provinsi Indonesia, sebuah model ekonomi restoratif yang mendukung kedaulatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam untuk pemulihan lingkungan.
Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, mengatakan bahwa Ekonomi Nusantara dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekologi, sosial, dan ekonomi, mendukung praktik ekonomi lokal yang berkelanjutan. “Melalui Ekonomi Nusantara, kami mendukung pengembangan jejaring promosi dan pemasaran untuk produk-produk lokal yang melibatkan lebih dari 199.767 kepala keluarga di lebih dari 1,3 juta lahan di seluruh Indonesia,” jelas Zenzi.
Konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR), sebagai inti dari Ekonomi Nusantara, adalah mekanisme pengelolaan wilayah yang memperkuat kedaulatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) atas sumber daya alam mereka. Menurut Zenzi, WKR merupakan fondasi dalam menciptakan ekosistem Ekonomi Nusantara yang memungkinkan masyarakat lokal memperoleh kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kedaulatan pangan dan energi, sembari mengurangi emisi dan menyerap karbon.
Farah Sofa, Program Officer Natural Resources and Climate Change dari Ford Foundation Indonesia, mengutarakan dukungan penuhnya terhadap Ekonomi Nusantara. “Kami fokus pada ekonomi restoratif yang holistik dan berkelanjutan, yang selaras dengan kelestarian alam,” ucap Farah.
Laporan penelitian Walhi bertajuk “Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia” untuk periode 2019-2021 di berbagai ekosistem di Indonesia, menunjukkan bahwa praktik ini mendukung kehidupan masyarakat setempat dan melindungi alam. Penelitian yang dilakukan di wilayah seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Bali, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur mengindikasikan keberlanjutan praktik ini dalam jangka panjang.
Sri Hartati dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bayang Bungo di Sumatera Barat, membagikan pengalamannya dalam memproduksi sirup pala, yang kini menjadi produk unggulan di pemerintahan Nagari Kapujan dan menjuarai Kompetisi Produk UMKM tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. “Produk ini memanfaatkan bahan yang sebelumnya dibuang, sekaligus memberdayakan ibu-ibu petani di daerah kami,” kata Sri.
Roni Usman, Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan WKR yang telah terbukti efektif dalam memulihkan lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Di Desa Ibun, Jawa Barat, penerapan perhutanan sosial telah berhasil mengubah kawasan hutan yang dulunya gersang menjadi area hijau yang produktif,” ujar Roni.
Zenzi menutup dengan menekankan bahwa pengakuan dan perlindungan WKR harus menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial di Indonesia. “Ekonomi Nusantara memberikan bukti nyata dari pemulihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
sumber :
